DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Inklusi Keuangan dengan Pendekatan Ekonomi Kelembagaan

Indriani, Etty and Hartawan, Hartawan and Wulandari, Asri (2020) DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Inklusi Keuangan dengan Pendekatan Ekonomi Kelembagaan. Deepublish. ISBN 978-623-02-2003-6

Text BUKU-Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat.pdf Download (2MB)

Abstract

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan kelanjutan kegiatan khusus pengelolaan pinjaman dana bergulir setelah kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) berakhir pada tahun 2014. PNPM-MD yang dirancang sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat perdesaan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM-MD membangun kelembagaan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) beserta unit kerja yang mendukung kegiatan paska program PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Verifikasi (TV) dan Badan Pengawas (BP). Unit-unit kerja tersebut adalah lembaga pengelola dana bergulir dengan fungsi memberdayakan masyarakat miskin dan marjinal melalui pemberian pinjaman untuk modal usaha masyarakat melalui kelompok. Fenomena yang terjadi di lapangan adalah dalam pengelolaan DAPM berbasis pemberdayaan masyarakat miskin, UPK DAPM memberikan kinerja yang baik yang ditandai dengan pertumbuhan asset yang cukup tinggi dan jumlah kelompok pemanfaat yang semakin banyak. Model Pengembangan dan Keberlanjutan DAPM merupakan model Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat berbasis ekonomi kelembagaan. Model ini memberikan akses bagaimana orang atau masyarakat miskin berhak memiliki akses pelayanan keuangan karena adanya modal social (social capital) berupa norms, peer monitoring, reciprocity, dan social sanction. Keberadaan modal social dalam masyarakat miskin tidak hanya sebagai sarana untuk mengatasi banyaknya hambatan akses pelayanan keuangan, tetapi juga sumber atau factor penentu bagi keberhasilan operasional mekanisme pinjaman yang berbasis kelompok (Group Lending Model). GLM berpotensi dalam penyelesaian masalah kemampuan membayar (repayment capacity), sehingga dalam teori keuangan, ada win-win solution untuk kedua pihak, baik pemberi peinjaman dan peminjam. Diskursus di dalam ekonomi institusional telah memberikan perhatian tentang mengapa lembaga berbasis kelompok, berhasil menunjukkan kinerjanya dengan baik sementara yang lain gagal. Ide model pinjaman berbasis kelompok, berangkat dari kegagalan institusi pasar dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat miskin. Hubungan interpersonal dan kerja sama diantara anggota kelompok, dapat menjadi jaminan social (social collateral), menggantikan ketidak-berdayaan masyarakat miskin untuk menyediakan agunan fisik (physical collateral). Agunan pengganti ini meningkatkan jaminan kemampuan membayar pinjaman anggota kelompok melalui fungsi peer monitoring dan sanksi. Dalam Model Pengembangan dan Keberlanjutan UPK DAPM, Modal Sosial berperan sebagai mediasi pengaruh tata kelola, kualitas manajemen, legal dan structural dan jangkauan pasar terhadap pengembangan dan keberlanjutan UPK DAPM. Model pengembangan dan keberlanjutan DAPM mensyaratkan tata kelola yang baik, peningkatan capacity building untuk menjamin kualitas manajemen, legalitas bentuk kelembagaan agar pengelolaan DAPM tetap berlanjut menjadi Lembaga keuangan mikro yang professional dan sehat. Sedangkan modal social sebagai pemediasi dimaksudkan bahwa guna pencapaian visi DAPM maka pengelolaan DAPM berbasis pada pemberdayaan masyarakat miskin. Kerangka kelembagaan Model Pengembangan dan Keberlanjutan UPK DAPM akan dikembangkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro DAPM Hibrid yang berorientasi pada ekonomi dan sosial. DAPM akan dikembangkan menjadi lembaga yang mampu mensenyawakan pemberdayaan masyarakat miskin dan profesionalisme - kesinambungan keuangan. Kelembagaan UPK DAPM menjadi profesional tanpa meninggalkan pelayanannya kepada masyarakat miskin.

Actions (login required)

View Item